Piagam Madinah
Kelahiran
Piagam Madinah tidaklah lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari
Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian
sebelumnya yaitu bai’at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke
Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan
sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri
dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan
kaum musyrik Madinah.[31] Dan setelah itu, maka Madinah menjadi pusat bagi kegiatan keislaman dan perkembangan dunia Islam.[32]
Dengan
tercapainya kesepakatan antara kaum di Madinah, maka semakin
heterogenlah masyarakat yang menduduki Madinah. Selain itu, perjanjian
ini juga menjadi sangat penting bagi diri Nabi sendiri. Piagam madinah
ini secara tidak langsung menunjukkan kapasitas Nabi sebagai seorang
pemimpin dan politikus yang ulung, ditandai dengan[33];
- Keberhasilan Nabi Muhammad SAW
menyatukan umat Islam dalam satu panji, yaitu Islam, dengan mengabaikan
perbedaan suku, ras dan kabilah. Dan menyatukan hati semua kaum muslimin
dalam satu perasaan.
- Menjadikan agama sebagai alasan yang paling kuat, sebagai pengerat antar umat mengalahkan hubungan antar keluarga.
- Bahwa ikatan yang terbangun atas dasar
agama terdapat didalamnya hak-hak atas setiap individu, dan tercapainya
kedamaian dan ketentraman umat.
- Adanya kesamaan hak antara kaum
muslimin dan yahudi dalam hal maslahat umum, dan dibukannya pintu
selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memeluk agama Islam dan
melindungi hak-hak mereka.
Pagam
madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang
berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya
mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang
kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi.
Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian
Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan atau
pengulangan dari pasal pertama dan kedua. Sedangkan pada tahap yang
keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah
yang memeluk Islam.[34]
Periwayatan Piagam Madinah
Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Bidayahnya dari Muhammad ibnu Ishak
dengan tanpa sanad, beliau berkata (Rasulullah SAW telah menulis sebuah
perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan juga Yahud; Bismilah
hirrahman nirrahim, ini perjanjian dari Muhammad SAW dengan Muslimin dan
Mu’minin dari Kuraisy dan Yastrib, dan siapa saja yang mengikuti
mereka…).[35]
Selain itu ada juga riwayat lain yang meriwayatkan Piagam Madinah ini,
yaitu dari Imam Ahmad, dari Afan, dari Hamad bin Salamah, dari Asim
Al-Ahwal, dari Anas bin Malik; Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian
antara Muhajirin dan Anshar dirumah Anas bin Malik. Dan telah
diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Bukhori, Muslim, dan Abu Daud dari
berbagai sumber, dari Asim bin Sulaiman, dari Anas bin Malik. Beliau
berkata, Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian antara Quraisy dan
Anshar dirumahku. Selain itu, Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada
kita Nasr bin Baab, dari Hajjaj, dia berkata; Suraij telah berkata
kepada kita, dari Abad, dari Hajjaj, dari Umar bin Syuaib, dari Ayahnya,
dari Kakeknya; Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian
antara Muhajirin dan Anshar…[36]
Inilah
sekilas tentang periwayatan Piagam Madinah yang diriwayatkan oleh
beberapa perawi dan ahli hadist terkemuka, yang merupakan undang-undang
negara pertama di dunia, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW.
Teks Piagam Madinah
Berikut ini adalah teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal;[37]
- Umat Islam adalah umat yang satu,
berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, tidak
tergantung pada masyarakat lain.
- Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong.
- Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan.
- Untuk kepentingan administratif, umat
dibagi menjadi sembilan komunitas; satu komunitas muhajirin, dan delapan
komunitas penduduk Madinah lama. Setiap komunitas memiliki system kerja
sendiri berdasarkan kebiasan, keadilan, dan persamaan.
- Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal.
- Setiap kominitas diikat dalam kesamaan
iman. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan
saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang
kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga jomunitas muslim.
- Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah.
- Untuk memperkuat persaudaraan dan
hubungan kemanusiaan diantara umat Islam, warga muslim menjadi pelindung
bagi warga muslim lainnya.
- Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi.
- Stabilitas umat adalah satu. Satu komunitas berparang, semuanya berperang.
- Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu.
- Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia.
- Apabila ada golongan lain yang
bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus saling
tolong-menolong dengan mereka.
- Oleh karena orang Kuraisy telah
mengusir Muhajirin dari Mekah, maka penduduk Madinah, muasrik sekalipun,
tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat
membahayakan penduduk muslim Madinah.
- Jika ada seorang muslim membunuh muslim
lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum
setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini
seluruh umat Islam harus bersatu.
- Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelanya.
- Jika terjadi konflik atau perselisihan
yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya
diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya.
Hak Asasi Manusia Dalam Piagam Madinah
Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia
yang ditandai dengan munculnya Magna Charta hingga Universal Declaration
of Human Right, ternyata telah terlebih dahulu di dahului umat Islam,
yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal berdirinya
Negara Islam di bawah panji Islam.
Piagam Madinah, yang merupakan piagam tertulis pertama di dunia ini
telah meletakkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia yang berlandaskan
Syari’at Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah telah disebutkan
bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari
sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang
lain dalam segala hal. Namun dalam islam ada satu hal yang membuat
seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah, yaitu kadar
imannya, jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, Negara dan
jenis kelaminnya, namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya
dengan orang lain.
Selain adanya persaman hak diantara setiap manusia, Piagam Madinah juga
mengakomodasi adanya kebebasan (yang dimaksud kebebasan disini adalah
kebebasan yang masih dalam ruang lingkup syari’ah) yang berbeda dengan
kebebasan yang terdapat dalam undang-undang lain pada masa sekarang ini,
yang mengedepankan hawa nafsu manusia daripada ketentuan syari’at.
Dalam masalah kebebasan ini, yang dengannya terjaminlah segala
kemaslahatan manusia dari segala bentuk penindasan, ketakutan, dan
perbudakan. Selain itu, kebebasan juga menjadikan manusia seperti apa
yang dikehendaki Allah SWT, sebagai khalifah Allah di bumi ini dan
hambanya sekaligus.[38]
Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa Hak Asasi
Manusia yang dimaksud oleh Piagam Madinah adalah Persamaan antara setiap
individu manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat, dan juga
kebebasan manusia dalam beragama dan hormat-menghormati antar pemeluk
agama, Hak-hak politik yang di tandai dengan adanya persamaan hak antara
setiap manusia di muka hukum dan social politik.
Piagam
Madinah merupakan konstitusi yang berfungsi menjadi dasar hidup bersama
yang disepakati masyarakat Madinah yang heterogen di bawah kepemimpinan
Nabi Muhammad saw. pada paruh akhir tahun 1 H.
Piagam
Madinah mengandungi prinsip-prinsip HAM dan punya relevansi dengan
universalitas HAM. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dikandung oleh
Piagam Madinah dan punya relevansi dengan universalitas HAM, ialah: (1)
Hak atas kebebasan beragama; (2) Hak atas persamaan di hadapan hukum;
(3) Hak untuk hidup; dan (4) Hak memperoleh keadilan.
Isu HAM dalam Piagam Madinah
- Isu HAM dalam Piagam Madinah
Adapun isu
HAM yang dikandung oleh Piagam Madinah, ialah: (1) Hak atas kebebasan
beragama; (2) Hak atas persamaan di depan hukum; (3) Hak untuk hidup;
dan (4) Hak memperoleh keadilan.
- Hak atas Kebebasan Beragama
Hak atas kebebasan beragama merupakan salah satu isu HAM yang penting dan dikandung oleh Pasal 25 Piagam Madinah, yakni:
“Etnis
Yahudi dari Suku ‘Awf adalah satu umat dengan orang mukmin. Bagi etnis
Yahudi agama mereka; dan bagi orang muslim agama mereka. Juga (kebebasan
ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi
yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.”
- Hak atas Persamaan di depan Hukum
Hak atas persamaan di depan hukum diungkapkan dalam Pasal 26 s/d Pasal 35, sebagaimana tersebut berikut ini:
Pasal 26
“Etnis Yahudi suku Najjar diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf.”
Pasal 27
“Etnis Yahudi suku Harts diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf.”
Pasal 28
“Etnis Yahudi suku Sâ’idah diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf.”
Pasal 29
“Etnis Yahudi suku Jusyam diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf.”
Pasal 30
“Etnis Yahudi suku Aus diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf.”
Pasal 31
“Etnis Yahudi suku Tsa’labah diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Auf, kecuali orang yang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.”
Pasal 32
“Suku Jafnah dari Tsa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Dinasti Tsa’labah).”
Pasal 33
“Etnis Yahudi suku Syutaibah diperlakukan sama seperti etnis Yahudi suku ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).”
Pasal 34
“Sekutu-sekutu Tsa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (suku Tsa’labah).”
Pasal 35
“Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).”
- Hak untuk Hidup
Hak untuk hidup merupakan dinyatakan dalam Pasal 14:
“Seorang
mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh)
orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk
(membunuh) orang mukmin.”
- Hak Memperoleh Keadilan
Hak memperoleh keadilan dinyatakan dalam Pasal 2 s/d Pasal 13.
Pasal 2
“Kaum Muhajirin dari suku Quraisy
sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di
antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 3
“Suku ‘Auf,
sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat diantara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan
baik dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 4
“Suku Sâ’idah,
sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat diantara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan
baik dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 5
“Suku Harts,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 6
“Suku Jusyam,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 7
“Suku Najjar,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 8
“Suku ‘Amr ibn ‘Auf,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat diantara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan
adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 9
“Suku Nabit,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara kaum mukmin.”
Pasal 10
“Suku Aus,
sesuai (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik
dan adil di antara orang-orang mukmin.”
Pasal 11
“Sesungguhnya
orang mukmin tidak boleh membiarkan orang yang terbelit utang, tetapi
membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diyat.”
Pasal 12
“Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan daripadanya.”
Pasal 13
Orang mukmin
yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau
menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau
kerusakan di kalangan orang mukmin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.
